Komisi III DPRD KSB Minta Diskominfo Petakan Wilayah Blank Spot

TALIWANG, MEDIAKSB – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memetakan wilayah blank spot dan lemah sinyal. Permintaan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Diskominfo, Kamis (10/9/2026).
Anggota Komisi III DPRD KSB, Baharung, menyoroti masih adanya sejumlah wilayah di Sumbawa Barat yang kesulitan mengakses jaringan telekomunikasi. Ia meminta Diskominfo menyampaikan data terbaru titik-titik yang masuk kategori blank spot maupun berkualitas sinyal lemah.
Pemetaan itu dinilai penting sebagai dasar pemerintah daerah menentukan langkah penanganan. Dengan data yang jelas, persoalan keterbatasan jaringan dapat ditangani lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
RDP tersebut membahas pelaksanaan program urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, sekaligus mengevaluasi kinerja dinas tersebut. Rapat juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi Diskominfo dalam melayani masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki Rasyid, S.E., menyebut RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Pengawasan itu memastikan program perangkat daerah berjalan sesuai perencanaan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana capaian kinerja, perkembangan program, serta kendala yang dihadapi Diskominfo dalam menjalankan urusan komunikasi dan informatika,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Diskominfo dinilai memiliki posisi strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.
Selain pemerataan jaringan, Komisi III juga mendorong penguatan layanan informasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi layanan pengaduan dan informasi publik.
Basuki menegaskan setiap program perangkat daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Program tidak boleh sebatas memenuhi target administratif, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan Diskominfo terus diperkuat. Program yang dilaksanakan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Sumbawa Barat,” tegasnya.
Ia juga menilai evaluasi capaian kinerja dan hambatan program perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan begitu, setiap persoalan dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami ingin memastikan seluruh program Diskominfo benar-benar berjalan optimal. Koordinasi dan evaluasi seperti ini harus terus dilakukan,” jelasnya.
Melalui RDP itu, Komisi III berharap Diskominfo memperkuat perannya dalam pemerataan akses komunikasi. Diskominfo juga diharapkan mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan, sekaligus mewujudkan keterbukaan informasi publik di Sumbawa Barat. (M-01)
