KSB Berhasil Pertahankan Predikat Daerah Informatif Tiga Tahun Berturut
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali mempertahankan predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik NTB 2025. Dengan nilai 99,20, KSB sukses menjaga status tersebut selama tiga tahun berturut-turut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB, Ir. Abdul Muis, M.M., mengatakan capaian tersebut mencerminkan keterbukaan informasi telah menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan daerah dan bukan hanya sekedar pemenuhan indikator penilaian.
“Nilai 99,20 ini bukan hasil kerja sesaat. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di KSB sudah menjadi sistem dan budaya kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (19/12).
Muis menjelaskan, Diskominfo KSB selama ini terus mendorong penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penguatan tersebut dilakukan melalui pembinaan rutin, standarisasi layanan informasi, serta optimalisasi kanal digital resmi pemerintah daerah agar informasi publik mudah diakses oleh masyarakat.
Menurut Muis, tantangan keterbukaan informasi ke depan bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi juga kualitas informasi. Informasi publik harus akurat, mutakhir, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap OPD dituntut aktif memperbarui data dan responsif terhadap permohonan informasi.
“Keterbukaan informasi publik itu menyangkut hak masyarakat. Kalau informasinya lambat, tidak lengkap, atau sulit diakses, maka kepercayaan publik akan turun,” ujarnya.
Kadis menambahkan, predikat Informatif tiga tahun berturut-turut menjadi tolok ukur bahwa KSB berada pada jalur yang tepat dalam membangun pemerintahan yang terbuka. Namun capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri.
“Predikat ini harus kita jaga dengan peningkatan kualitas layanan. Keterbukaan informasi harus berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas pengambilan kebijakan,” tandasnya. (M-02)
