Pemerintah KSB Bersama KPK RI Adakan Rakor Akselerasi Pencegahan Korupsi
Taliwang, MediaKSB- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Hadir dalam kesempatan tersebut Kaharuddin Umar selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB, Drs. Mulyadi selaku Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) KSB dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah KSB, dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Rombongan KPK RI dipimpin langsung oleh Dian Patria selaku Kepala Satuan Tugas Kasatgas V.1 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan tata kelola yang baik.
“Kedatangan ini merupakan kedatangan kedua kami ke KSB. Kami hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi untuk membantu Pemerintah Daerah agar lebih terbuka dan membantu menjembatani masalah-masalah non-teknis yang membutuhkan solusi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dian sapaan akrabnya juga menegaskan bahwa KSB memiliki posisi yang baik dalam hal pencegahan korupsi di Pulau Sumbawa. Untuk Monitoring Center for Prevention (MCP) KSB menempati posisi tertinggi di Pulau Sumbawa.
“Kami dari deputi bidang pencegahan dan monitoring bertugas untuk menjembatani penanganan permasalahan yang ada sampai tuntas. Jadi, tujuannya bukan hanya agar aset kembali saja, tetapi lebih luas dari itu,” tambahnya.
MCP merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh KPK untuk memantau dan mengukur tingkat implementasi pencegahan korupsi di berbagai daerah di Indonesia. Tingginya capaian KSB di MCP menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah berada di jalur yang benar dalam mengelola transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Julmansyah, ST, MAP selaku Pejabat Sementara (Pjs) Bupati KSB juga menekankan pentingnya kehadiran Satgas KPK dalam memberikan arahan dan bimbingan terkait upaya pencegahan korupsi di KSB.
“Kehadiran Satgas KPK sangat penting bagi kami, terutama dalam memberikan bimbingan terkait langkah-langkah MCP, perkembangan piutang, produk strategis, dan optimalisasi aset di KSB,” bebernya.
Selain itu, Julmansyah sapaan akrabnya juga menyampaikan perlunya pengawasan yang ketat terkait kawasan industri di KSB, khususnya setelah diresmikannya Smelter oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami berharap mendapat arahan lebih lanjut dari KPK terkait tata kelola kawasan industri di KSB, terutama dengan beroperasinya Smelter. Operasional smelter ini tentu perlu supervisi yang baik agar tata kelolanya sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (M-05)
