KSB Dorong Agribisnis dan Wisata untuk Kurangi Ketergantungan Tambang
Taliwang, MediaKSB, – Upaya memperluas lapangan kerja di luar sektor pertambangan menjadi fokus utama perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2027. Arah kebijakan tersebut dibahas dalam forum koordinasi perencanaan daerah yang dipimpin Bupati KSB H. Amar Nurmansyah bersama Wakil Bupati Hj. Hanipah beberapa waktu lalu.
Haji Amar, sapaan akrab Bupati menyoroti masih tingginya ketergantungan angkatan kerja lokal pada sektor lingkar tambang. Pemerintah KSB melakukan reorientasi program Kartu Sumbawa Barat Maju melalui penguatan sektor agribisnis sebagai salah satu upaya menekan Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan turun hingga 2,95 persen pada tahun 2027.
Bupati menyebut komoditas sapi pedet selama ini memiliki harga yang sangat fluktuatif dan perlu dibenahi skemanya. Ke depan, pemerintah akan menyediakan bakalan sapi minimal berusia satu tahun berdasarkan survei harga yang ketat untuk menstabilkan harga dan meningkatkan kualitas.
“Sektor agribisnis kita harus naik kelas untuk membuka lapangan kerja baru di luar tambang. Kuantitas sedikit turun tidak masalah, yang penting harganya stabil dan kualitasnya memenuhi standar RPH,” ujarnya.
Salah satu target konkret adalah memenuhi kebutuhan pasokan daging PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang mencapai sekitar 40 ton per bulan. Pemkab KSB berkomitmen merevitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) serta menjalankan program penggemukan 800 hingga 1.000 ekor sapi guna memenuhi peluang pasar tersebut.
Selain agribisnis, sektor pariwisata juga menjadi prioritas pembangunan tahun 2027. Haji Amar meminta pariwisata harus ada bentuk fisiknya dan dikelola secara profesional melalui kerja sama dengan BUMDes.
“Sektor pariwisata juga harus ada bentuk fisiknya di tahun 2027 dan dikelola profesional lewat kerja sama dengan BUMDes,” tegasnya.
Pemerintah daerah akan mempercepat penataan destinasi wisata seperti Pulau Kenawa, kawasan MCK penunjang, dan Glampar melalui pola kerja sama dengan BUMDes. Fungsionalisasi kembali Dermaga Lalar juga akan dipercepat untuk mendukung industri perikanan, termasuk operasional fasilitas cold storage udang.
Pemerintah daerah juga mempercepat proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan. Skema pengelolaan hutan desa didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan sekaligus mendukung pengembangan pariwisata.
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Hj. Hanipah menegaskan pengelolaan Rest Area Poto Tano harus dibangun melalui dialog bersama masyarakat sebelum ditetapkan sistem pengelolaannya. Ia menilai pelibatan masyarakat sejak awal menjadi kunci agar rest area berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita ingin fasilitas ini menjadi pusat ekonomi yang hidup dan produktif bagi warga,” tegasnya. (M-04)
