Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah KSB Akan Intervensi Kelompok Rentan Miskin
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi terarah terhadap kelompok rentan miskin. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk menekan angka kemiskinan yang saat ini tercatat sebesar 12,23 persen atau sekitar 21.000 jiwa, yang setara dengan kurang lebih 7.000 kepala keluarga (KK).
Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si. menjelaskan, data kemiskinan yang digunakan merujuk pada angka makro dari Badan Pusat Statistik (BPS), namun untuk pelaksanaan teknis, pemerintah daerah akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih rinci dan sepadan dengan angka BPS tersebut.
“Kami melihat penurunan kemiskinan secara fiskal selama ini datar karena outcome tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kami akan kolaborasikan program yang ada dan mengintervensi sekitar 2.500 KK dari total 7.000 KK dalam data DTKS. Ini bukan kelompok termiskin, tetapi mereka yang secara potensi bisa kita dorong naik ke kelompok menengah,” jelasnya pada saat Rapat Koordinasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong beberapa waktu lalu.
Lanjut H. Amar sapaan akrabnya, strategi ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama menjaga agar kelompok menengah tidak turun miskin, kedua mendorong kelompok miskin untuk naik ke menengah, dan ketiga mengendalikan total populasi kabupaten yang kini mencapai sekitar 611.000 jiwa.
“Kami ingin memastikan 2.500 KK yang kami ambil ini benar-benar layak dibantu. Target kami, setidaknya 2.000 KK bisa berhasil naik kelas. Kalau itu tercapai, kita bisa menurunkan angka kemiskinan KSB hingga 2 persen,” tegasnya.
Terkait mengapa tidak menyasar kepada kelompok miskin ekstrem terlebih dahulu, H. Amar menjelaskan, kelompok miskin ekstrem memerlukan dorongan yang lebih besar dibanding kelompok rentan. Selain itu terkait waktu pelaksanaan program juga menjadi alasan mengapa pemerintah mendahulukan kelompok rentan.
“Kalau untuk kelompok di tengah ini kita bisa support di APBD Perubahan ini. Jika berhasil harapannya tahun ini sudah bisa turun. Kalau bisa turun 2 persen saja sudah menjadi prestasi luar biasa,” paparnya.
Bupati juga menegaskan, intervensi tidak semata dari APBD kabupaten, namun bisa juga melibatkan dana desa (APBDes) sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing wilayah. Meski begitu, untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah tetap berkomitmen memberikan layanan yang inklusif dan tidak diskriminatif.
“Kami tidak akan tebang pilih dalam layanan dasar. Siapapun masyarakat yang membutuhkan, tetap akan kami layani,” tutupnya. (M-02)