KPK ke Pemda: Masa Depan Tanpa Korupsi Dimulai dari Ruang Kelas
Taliwang, MediaKSB, – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan pendidikan antikorupsi harus ditanamkan sejak dini di bangku sekolah, bukan menunggu proses hukum di ruang persidangan.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi sekaligus peluncuran Buku Panduan Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2026 melalui zoom meeting, Senin (11/5).
“Masa depan tanpa korupsi tidak dimulai dari ruang pemeriksaan atau ruang persidangan, melainkan dimulai dari ruang kelas melalui pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sejak dini,” tegas Setyo Budiyanto.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengikuti rapat koordinasi ini langsung dari Graha Fitrah Taliwang. Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., hadir bersama jajaran pemerintah daerah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol (Purn) Dr. Akhmad Wiyagus.
Wamendagri Akhmad Wiyagus menegaskan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Pembentukan karakter sejak dini menjadi kunci utama menciptakan generasi yang jujur dan berintegritas.
“Pendidikan antikorupsi dinilai menjadi fondasi penting untuk membangun generasi masa depan yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki ketahanan terhadap perilaku koruptif,” tegas Akhmad Wiyagus.
Wamendagri juga mengingatkan praktik pungutan liar, uang pelicin, dan anggapan korupsi sebagai budaya tidak boleh lagi dianggap wajar. Pemerintah daerah diminta segera menyusun regulasi turunan terkait implementasi pendidikan antikorupsi dan mengintegrasikannya dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menegaskan pendidikan bukan sekadar soal pengetahuan dan keterampilan. Pembentukan karakter dan peradaban bangsa menjadi tanggung jawab utama dunia pendidikan.
“Nilai-nilai kejujuran dan integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau teori, melainkan harus menjadi bagian dari budaya dan peradaban yang dibangun sejak dini,” ujar Abdul Mu’ti.
Mendikdasmen juga menyoroti pentingnya menciptakan budaya sekolah yang bersih dan bebas korupsi. Penyalahgunaan dana pendidikan dinilai masih menjadi tantangan yang harus dibenahi melalui penerapan good governance di lingkungan pendidikan.
Di luar agenda antikorupsi, rapat koordinasi juga membahas perkembangan inflasi nasional pasca Lebaran 2026. Direktur Statistik Harga BPS RI, Dr. Sarpono, mencatat inflasi April 2026 sebesar 0,13 persen dengan penyumbang utama dari daging ayam ras, emas perhiasan, cabai rawit, telur ayam ras, dan tarif angkutan udara.
Direktur STO Kementerian Pertanian, Muh. Agung Sunusi, menyampaikan pemerintah terus memperkuat pengendalian pangan melalui percepatan tanam dan penguatan distribusi logistik antardaerah. “Distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” jelas Agung.
Pemerintah memastikan stok cadangan beras nasional aman dengan total mencapai 5,29 juta ton per 10 Mei 2026. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas inflasi sekaligus membangun budaya antikorupsi demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (M-02)
