Bupati KSB Patok APBD 2027 Minimal Rp2,299 Triliun
Taliwang, MediaKSB, – Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 minimal Rp2,299 triliun. Penegasan ini disampaikan dalam forum koordinasi penyusunan RKPD dan Renja PD Tahun 2027 beberapa waktu lalu.
Haji Amar, sapaan akrab Bupati menekankan pentingnya menjaga stabilitas ketahanan fiskal daerah di tengah tingginya ketergantungan terhadap sektor pertambangan. Berdasarkan data makro, PDRB KSB masih didominasi sektor pertambangan yang mencapai Rp17–18 triliun, sementara sektor non-tambang berada pada kisaran Rp7,43 triliun.
Bupati menegaskan postur APBD 2027 tidak boleh berada di bawah angka psikologis Rp2,299 triliun sebagai batas aman fiskal daerah. Batas minimal tersebut menjadi komitmen memastikan seluruh alokasi wajib daerah tetap terpenuhi secara maksimal.
“Kondisi fiskal daerah kita cukup fluktuatif karena ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan. Oleh karena itu, postur APBD 2027 tidak boleh turun dari angka Rp2,299 triliun,” tegas Bupati.
Haji Amar menekankan pemenuhan mandatory spending sesuai regulasi pemerintah pusat, yakni minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan dan minimal 40 persen untuk infrastruktur pelayanan publik. Pemenuhan ini penting guna menjamin keberlanjutan program Kartu Sumbawa Barat Maju dan proyek konektivitas wilayah.
“Ini adalah batas aman anggaran yang kita kunci guna memastikan seluruh mandatory spending, khususnya porsi minimal dua puluh persen anggaran pendidikan dan empat puluh persen infrastruktur, tetap terpenuhi,” tambahnya.
Forum ini juga menjadi momentum memastikan seluruh program prioritas sejalan dengan Visi RPJMD 2025–2029. Visi tersebut yakni Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat.
Di sisi lain, Kepala Bappeda KSB, Suhadi, menyampaikan tema besar pembangunan Tahun 2027 adalah Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Daerah. Tema ini menjadi pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efektif.
Suhadi menambahkan target Indeks Pembangunan Manusia KSB pada 2027 dipatok sebesar 77,49 poin. RKPD 2027 dirancang adaptif terhadap target strategis nasional demi akselerasi pertumbuhan klaster ekonomi baru di luar sektor tambang.
“Forum koordinasi ini menjadi wadah krusial untuk menyamakan frekuensi dan persepsi seluruh jajaran OPD,” tutup Suhadi. (M-5)
