Diskan KSB Pastikan Kasus Destructive Fishing Menurun
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Perikanan (Diskan) memastikan, jika kasus penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan terlarang atau destructive fishing terus mengalami penurunan.
“Memang tren kasus destructive fishing terus menurun setiap tahunnya, tetapi tetap dalam pengawasan serius untuk memastikan aktifitas yang akan merusak biota laut tetap terjaga,” kata Noto Karyoni, M.Si selaku kepala Diskan KSB.
Disampaikan Noto sapaan akrabnya, penurunan kasus destructive fishing tak lepas dari upaya pengawasan ketat aparat penegak hukum dan Dinas Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). “Memang masih ada kasus penangkapan ikan secara illegal dengan penggunaan material yang merusak biota laut, tetapi trennya terus turun setiap tahun,” lanjutnya.
Masih keterangan Noto, untuk perairan KSB cukup rutin digelar patroli oleh tim gabungan pengawasan laut yang terdiri dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Tentara Nasional Indonesia (TNI) khusus Angkatan Laut, Polsus Kelautan Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas. “Kami cukup serius dan intens melakukan patroli bersama,” tuturnya.
Noto menyebut, selama ini pelaku destructive fishing di wilayah perairan KSB berasal dari luar daerah. Adapun praktik penangkapan yang diterapkan umumnya menggunakan bahan peledak. “Paling banyak pakai bom ikan. Nah itu bukan nelayan-nelayan kita tapi dari kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur (Lotim),” terangnya.
Dijelaskan Noto, wilayah perairan KSB memang jadi salah satu target para pelaku destructive fishing selama ini. Ini dikarenakan perairan KSB terutama yang berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa potensi ikannya masih sangat bagus. “Selat Alas ini ikannyanm banyak. Mulai dari jenis ikan pelagis kecil sampai yang besar ada,” urainya.
Selanjutnya ia menyatakan, untuk menjaga potensi perikanan salah satu upayanya adalah mencegah para pelaku destructive fishing beraksi. Tidak memberikan mereka ruang dengan cara selueuh pihak mengawasi perairan laut. “Menjaga laut juga diperlukan kerja sama masyarakat. Tidak bisa aparat atau pemerintah karena aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan itu bisa kapan saja terjadi,” imbuhnya. (M-01)
