DPRD KSB Soroti Kas Daerah Mengendap
Taliwang, MediaKSB – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti saldo kas daerah yang mencapai Rp1,14 triliun pada akhir Tahun Anggaran 2025. Sorotan itu mengemuka dalam pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (10/6/2026).
Pemerintah KSB memang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, fraksi-fraksi DPRD menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan pembangunan.
Dewan mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp2,88 triliun atau 150,48 persen dari target. Meski begitu, selisih yang terlalu lebar antara target dan realisasi dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan fiskal.
Juru Bicara Fraksi NasDem, Edi Dwi Pawira, menyebut perbedaan tersebut mengindikasikan proyeksi anggaran yang belum akurat. Ia mendesak Pemda membenahi cara menyusun target pendapatan.
“Kami meminta Pemda melakukan evaluasi terhadap mekanisme perencanaan pendapatan agar lebih realistis dan kredibel,” ujarnya.
Dewan juga menyoroti realisasi belanja modal yang hanya mencapai 89,59 persen. Rendahnya serapan tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab membengkaknya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) hingga Rp1,14 triliun.
Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan menilai dana yang mengendap di kas daerah menandakan masih adanya program yang belum berjalan optimal. Padahal, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Rian Malulana, menegaskan keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari opini WTP maupun tingginya realisasi pendapatan.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika kas daerah terus menumpuk sementara masih ada persoalan infrastruktur, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program,” katanya.
Persoalan infrastruktur yang dikeluhkan warga turut disinggung, seperti genangan air di Kelurahan Arab Kenangan dan Simpang Berang.
Program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) juga menjadi perhatian. Meski jumlah penerima manfaat cukup besar, realisasi anggaran KSB Maju Tani Ternak hanya 35,17 persen, sedangkan KSB Maju Perikanan sebesar 68,90 persen.
Fraksi PDI Perjuangan dan PAN menyampaikan keluhan petani terkait sebagian lahan yang belum terdaftar dalam asuransi gagal panen. Kualitas bantuan sapi bibit juga dinilai kurang baik.
Selain itu, DPRD menyoroti 16 temuan pemeriksaan BPK RI. Tingkat penyelesaian tindak lanjut memang mencapai 89,32 persen dan termasuk tertinggi di NTB, namun dewan meminta Pemda memperkuat sistem pengendalian internal agar temuan serupa tidak berulang.
Meski menyampaikan kritik, seluruh fraksi tetap menerima raperda tersebut untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi dijadwalkan disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan, (M-04)