Fraksi Golkar DPRD KSB Apresiasi WTP ke-12, Soroti SILPA Rp1,17 Triliun

Bagikan ke :
Foto: H. Basuki, juru bicara Fraksi Golkar (dok. DPRD KSB)
Foto: H. Basuki, juru bicara Fraksi Golkar (dok. DPRD KSB)

Taliwang, MediaKSB, – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan apresiasi tinggi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun di sisi lain, Fraksi Golkar menyoroti sejumlah catatan kritis termasuk tingginya saldo anggaran lebih (SILPA) yang mencapai Rp1,17 triliun.

Juru bicara Fraksi Golkar DPRD KSB, H. Basuki AR, S.E., menyampaikan pandangan itu dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD KSB Masa Sidang III Tahun Dinas 2026, Rabu (10/6). Rapat membahas Pemandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan seluruh kepala SKPD beserta jajaran. Kami berharap kinerja yang baik ini mampu dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depan,” ujar H. Basuki.

Meski memuji capaian administratif tersebut, Fraksi Golkar tidak serta merta menutup mata terhadap sejumlah persoalan. Golkar mendorong agar SILPA yang tinggi tersebut segera direalisasikan ke dalam program-program riil guna mendorong perputaran ekonomi daerah.

Fraksi Golkar juga mencatat adanya penurunan kewajiban jangka pendek sebesar 66,52 persen, dari Rp43,66 miliar pada 2024 menjadi Rp14,61 miliar pada 2025. Terkait hal ini, Fraksi Golkar meminta kejelasan apakah komponen ini merupakan utang daerah, kapan tenggat pelunasannya, dan kepada pihak mana saja kewajiban tersebut harus dibayarkan.

Fraksi Golkar juga meminta Pemda menyusun peta jalan yang jelas untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK, lengkap dengan target waktu, personel penanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Selain itu, Fraksi Golkar mendorong penguatan sistem pengawasan internal yang lebih fokus pada fungsi pencegahan guna menutup celah penyimpangan anggaran.

Fraksi Golkar juga meminta Pemda mengoptimalkan serapan anggaran agar tidak menumpuk di triwulan terakhir, yang berpotensi menurunkan kualitas output pembangunan.

Sebagai inovasi ke depan, Fraksi Golkar mengusulkan pengembangan sektor Pariwisata Berbasis Kerakyatan dengan pendekatan zonasi khusus, serta transformasi sektor peternakan ke arah pendekatan industri terpadu yang dikelola badan usaha profesional demi mendongkrak ekonomi masyarakat Sumbawa Barat.

Fraksi Golkar menegaskan komitmen politiknya mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat sesuai jargon partai. Fraksi ini juga menyatakan siap mengawal program unggulan daerah KSB Maju dan KSB Maju Luar Biasa agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. (M-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *