Wabup KSB Jawab Sorotan DPRD soal SiLPA dan Serapan Program
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjawab langsung berbagai sorotan fraksi-fraksi DPRD terkait pengelolaan APBD 2025. Wakil Bupati KSB, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., menegaskan seluruh pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD KSB, Kamis (11/6).
“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi seluruh fraksi DPRD terhadap keberhasilan Kabupaten Sumbawa Barat mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang baik dan transparan,” ujarnya.
Hanipah menjelaskan tingginya realisasi pendapatan transfer yang melampaui target dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Mekanisme Treasury Deposit Facility (TDF) dan penyaluran dana kurang bayar menjadi faktor utama yang sulit diprediksi dalam proses penyusunan anggaran awal.
Terkait upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah terus mengoptimalkan sektor pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah. Penguatan investasi pada Bank NTB Syariah, BPR NTB, dan Jamkrida NTB Syariah juga menjadi strategi jangka panjang mendongkrak PAD KSB.
Penyumbang surplus terbesar pada sektor pajak daerah berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang terealisasi sebesar Rp63,85 miliar atau 133,83 persen dari target Rp47,71 miliar. Sementara retribusi jasa umum mencapai Rp5,08 miliar atau 173,98 persen dari target yang ditetapkan.
Menanggapi sorotan fraksi soal rendahnya serapan Program KSB Maju Tani Ternak yang hanya 35,17 persen, Hanipah meluruskan anggapan yang berkembang. Program tersebut secara substansi telah mencapai sasaran 100 persen dan bukan merupakan kegagalan program.
“Program KSB Maju Tani Ternak tetap berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Ke depan kualitas program akan terus ditingkatkan melalui pemetaan dan pendataan yang lebih baik,” kata Wabup.
Hanipah juga meluruskan anggapan SiLPA besar identik dengan serapan anggaran yang rendah. APBD 2025 yang semula diproyeksikan defisit justru menghasilkan surplus sebesar Rp822,28 miliar karena realisasi pendapatan yang melampaui target secara signifikan.
Terkait saldo kas daerah yang mencapai Rp1,14 triliun per 31 Desember 2025, pemerintah memastikan seluruh dana dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana tersebut akan dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan program-program prioritas dalam APBD Perubahan 2026.
Hanipah juga merespons sorotan Fraksi Golkar soal kewajiban jangka pendek daerah senilai Rp14,61 miliar. Kewajiban tersebut terdiri atas utang belanja pegawai, utang barang dan jasa, utang hibah, utang belanja modal, serta pendapatan diterima di muka yang seluruhnya wajib diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan.
Terkait kritik soal kualitas bantuan ternak, Hanipah memastikan pengadaan sapi dan ayam petelur mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui sistem e-katalog lokal. Puskeswan di setiap kecamatan diminta meningkatkan pendampingan kepada peternak penerima bantuan agar program berjalan lebih optimal.
Hanipah juga memastikan seluruh rekomendasi BPK RI terus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang dikoordinasikan Inspektorat Daerah. Penyelesaian seluruh temuan termasuk kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan ditargetkan rampung sesuai batas waktu yang ditetapkan.
“Masukan, kritik, dan saran dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel serta mendorong terwujudnya Kabupaten Sumbawa Barat Maju Luar Biasa,” tutupnya. (M-02)
