Kades Mantar Ingin Usulan Desa Dapat Diakomodir dalam Musrenbang
Poto Tano, MediaKSB, – Kepala Desa Mantar, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Asmono, mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah bisa mulai memberi perhatian serius terhadap usulan desa yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Asmono menyampaikan kekecewaannya atas kenyataan bahwa selama ini usulan dari desa yang diminta untuk diusulkan saat Musrenbang seperti hanya formalitas belaka.
“Tiap tahun kami diminta mengusulkan lima permasalahan prioritas. Tapi pada kenyataannya, tidak ada satu pun yang betul-betul diakomodir. Kalau begitu, untuk apa kami repot-repot ikut Musrenbang?” ujar Asmono saat dikonfirmasi pada, Senin (5/5).
Desa Mantar tahun ini kembali mengusulkan lima program prioritas yang dianggap mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Di antaranya adalah pengaspalan jalan lingkungan, pembuatan sumur bor, pengembangan desa wisata, pembangunan jalan usaha tani, serta bantuan bibit untuk petani.
Dari lima usulan tersebut, Asmono berharap setidaknya ada satu saja yang benar-benar dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah.
“Kalau tidak bisa semuanya, cukup satu saja, tapi betul-betul dilaksanakan. Kami berharap sumur bor bisa direalisasikan karena ini menyangkut kebutuhan air bersih untuk warga mengingat kami berada di dataran tinggi,” tegasnya.
Kades menambahkan, persoalan air bersih masih menjadi kendala serius di Dusun Mantar, terutama saat musim kemarau. Warga harus mengandalkan sumber air yang jaraknya cukup jauh.
“Kalau sumur bor dapat terealisasi, itu sudah sangat membantu warga. Minimal ada bukti bahwa Musrenbang memang punya dampak langsung bagi desa,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah desa sudah mengobservasi beberapa titik pengeboran. Bahkan sudah ditemukan salah satu titik dengan kedalaman sekitar 130 hingga 150 meter.
“Sudah ada titiknya. Dengan kedalaman 130–150 meter, setidaknya kalau tidak bisa masuk di APBD Perubahan, kami harap bisa masuk di APBD Murni tahun depan,” harap Asmono.
Musrenbang sendiri diharapkan menjadi forum penajaman, klarifikasi, dan kesepakatan atas usulan yang diajukan oleh desa. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada komitmen dan anggaran dari pemerintah daerah. (M-03)
