Komisi II DPRD KSB Dukung Relaksasi Ekspor, Ingatkan AMMAN Tuntaskan Smelter
Taliwang, MediaKSB, – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta agar pemerintah pusat segera memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat bagi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). Di saat yang sama, Komisi II DPRD KSB juga mengingatkan perusahaan tambang raksasa tersebut untuk segera mengoptimalkan pengoperasian smelter agar dapat berjalan maksimal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD KSB, Fauzan Ahmad, BSA, S.E., M.M. menegaskan, keterlambatan pemberian izin ekspor konsentrat membuat AMMAN kesulitan untuk melakukan transaksi perdagangan.
“Izin terakhir berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, dan hingga saat ini perpanjangan izin belum diberikan. Akibatnya, Amman kesulitan untuk melakukan ekspor, sementara smelter juga belum beroperasi maksimal,” jelasnya setelah melakukan kunjungan ke AMMAN beberapa waktu lalu.
Menurut Fauzan, kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan. AMMAN selama ini menjadi penopang utama perekonomian KSB, baik melalui serapan tenaga kerja, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Jika ekspor mineral terhambat sebelum smelter beropesasi maksimal, dampaknya akan merembet ke stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“AMMAN ini bukan hanya perusahaan biasa, tapi tulang punggung ekonomi kita. Kalau izin ekspor tersendat, kerugian bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi masyarakat dan daerah, bahkan nasional” tegasnya.
Berdasarkan laporan keuangan kuartal I dan II tahun 2025, AMMAN mencatat rugi bersih masing-masing Rp2,3 triliun dan Rp2,4 triliun. Kerugian ini terutama disebabkan oleh proses transisi menuju fase produksi penuh, ditambah kebijakan ekspor dari pemerintah pusat.
Meski demikian, Fauzan juga menegaskan kepada AMMAN agar mempercepat penyelesaian atau memaksimalkan operasional smelter agar dapat melakukan hilirisasi secara mandiri. Dengan harapan dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi daerah sesuai dengan tujuan dari program tersebut.
“Kami mendorong pemerintah pusat memberikan relaksasi ekspor, tetapi di sisi lain kami juga menekan agar perusahaan betul-betul serius menuntaskan smelter. Jangan sampai optimalisasi smelter berlarut-larut,” katanya.
Komisi II DPRD KSB akan terus mengawal aspirasi ini disamping terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. “Harapan kami ada relaksasi atau kebijakan fleksibilitas ekspor dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan ekonomi daerah,” pungkas Fauzan. (M-05)
