Penilaian Kinerja Dari Ombudsman, Dinsos KSB Dinyatakan Terbaik
Taliwang, MediaKSB, – Ombudsman Republik Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), telah melakukan penilaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hasilnya, Dinas Sosial dinyatakan yang terbaik atau memiliki penilaian tertinggi.
Tinggi penilaian Dinsos KSB itu, lantaran telah menyiapkan sarana dan prasarana sebagai pendukung dan penunjang untuk layanan publik, sehingga dianggap mampi memberikan pelayanan prima. “Pelayanan yang kami berikan dianggap cukup baik, sehingga pihak Ombudsman memberikan penilaian tinggi,” kata Andy Suwandy MM.Inov selaku kabid data dan informasi pada Dinsos KSB.
Masih keterangan Andy sapaan akrabnya, nilai yang diterima dari pihak Ombudsman adalah 89 poin. Meskipun sudah cukup tinggi, jajaran Dinsos tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada publik, bahkan memasang target pada penilaian tahun mendatang bisa mencapai 90 poin. “Penilaian yang didapat sekarang menjadi motivasi untuk terus memaksimalkan layanan kepada publik,” timpalnya.
Untuk mengejar nilai tersebut, segala kekurangan di lengkapi. Pola serta mutu pelayanan harus di pertahankan dan di tingkatkan. “Insya Allah, kami akan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memantapkan pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Andy juga menegaskan, penilaian yang diberikan oleh Ombudsman ini bisa menjadi barometer atau tolak ukur bahwa Dinas Sosial senantiasa berupaya bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Dinas Sosial merupakan organisasi kerja daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang nyaman itu yang utama. “Keberhasilan yang kita raih ini tidak lepas dari teamwork pegawai yang solid baik itu ASN maupun teman-teman tenaga honorer,” ujarnya.
Kendati dengan etos kerja tertinggi, Andy mengutip bahwa Ombudsman turut mengingatkan agar setiap kegiatan apapun itu-sekecil apapun itu harus ada laporan dan dokumentasinya. Hal demikian berguna untuk memudahkan monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal organisasi itu sendiri. “Dokumentasi dan laporan setiap kegiatan itu penting. Jangan sampai disepelekan, terlebih lagi menjadi attensi bagi semua organisasi perangkat daerah,” pungkasnya. (M-02)
