Sekolah Rakyat KSB Terganjal Masalah Lahan, Tiga Lokasi Gagal Diusulkan
Taliwang, MediaKSB, – Rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali menghadapi kendala. Pemerintah KSB melalui Dinas Sosial (Dinsos) hingga kini masih mencari lahan yang sesuai dengan standar. Tiga lokasi yang telah diusulkan sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Dinsos KSB, Ferial, S.Km, menjelaskan, Pemerintah KSB bersama Bupati tengah berupaya menemukan lahan yang benar-benar layak dan bebas dari permasalahan hukum maupun teknis.
“Untuk Sekolah Rakyat ini, Pak Bupati masih mencari lahan yang tepat. Sudah tiga lahan kita ajukan, tapi semuanya ditolak karena tidak sesuai dengan standar dari Kementerian PU,” ujarnya kepada media ini, Selasa (14/10).
Tiga lokasi yang sempat diusulkan antara lain berada di area yang berisiko atau memiliki status lahan bermasalah. Lokasi pertama ditolak karena berada di bawah jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sedangkan lokasi kedua di wilayah Poto Tano masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU).
Adapun lahan ketiga di Jereweh, seluas 5,5 hektare, dinilai tidak sesuai standar karena posisinya jauh dari jalan utama dan dianggap kurang representatif.
“Memang sangat ketat syaratnya. Pemerintah pusat meminta agar lahan yang digunakan benar-benar bersih, tidak bermasalah, dan strategis. Karena itu, Pak Bupati masih terus mencari lokasi yang paling cocok. Mudah-mudahan tahun depan ada perkembangan,” kata Ferial.
Menariknya, KSB menjadi salah satu daerah yang lebih dulu mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dibanding kabupaten lain di pulau Sumbawa. Namun, nasibnya kini masih menunggu “jodoh” lahan yang sesuai.
Pemerintah KSB hanya diminta menyiapkan lokasi, sementara seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Menurut Ferial, penundaan ini masih wajar mengingat akses pendidikan di KSB tergolong baik dibanding wilayah lain. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai program bantuan pendidikan, salah satunya melalui Kartu KSB Maju Pendidikan.
“Bukan tidak mungkin sekolah ini segera dibangun, karena ini merupakan perhatian presiden terhadap pemerataan pendidikan. Kita tunggu saja keputusan bupati,” ujarnya.
Pemerintah KSB juga telah menyiapkan data calon siswa penerima dan tenaga pengajar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). “Kalau nanti masih kurang dari sisi pengajar, pemerintah pusat siap membantu mengirimkan tenaga pendidik tambahan,” tutup Ferial. (M-02)
