Terkendala Tata Ruang, Usulan Sekolah Rakyat KSB Pindah ke Jereweh
Taliwang, MediaKSB, – Sempat terkendala masalah tata ruang, usulan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang awalnya berada di Kecamatan Poto Tano pindah ke wilayah kecamatan Jereweh.
Dinas Sosial (Dinsos) KSB selaku Leading Sector program Sekolah Rakyat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain mempersiapkan lahan seluas 5,5 hektar sebagai syarat pengajuan dari pemerintah pusat.
“Memang sempat terkendala, lokasi pertama terkena area Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan lokasi kedua di Poto Tano merupakan area Hak Guna Usaha (HGU). Syarat dari pemerintah lokasi sekolah harus murni dalam arti tidak bermasalah,” ujar Kepala Dinsos KSB, Ferial saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/5).
Terkait lokasi baru di Jereweh, Feriyal memastikan tidak ada kendala terkait lahan yang diusulkan. “Semua sudah disiapkan, sudah tidak ada kendala. Kita tinggal menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Untuk data siswa dan guru, Kadis menerangkan, Semua data yang diperlukan sudah disiapkan oleh OPD penanggung jawab. Kesiapan ini juga merupakan komitmen pemerintah KSB yang sangat peduli dengan masyarakat miskin.
“Bupati KSB sangat mendorong terbentuknya Sekolah Rakyat ini. Oleh karena itu setiap OPD diharuskan menyelesaikan tugas dan perannya masing-masing agar program ini dapat segera terealisasi,” katanya.
Jalur koordinasi yang dilakukan oleh Dinsos KSB juga cukup berbeda. Feriyal mengaku koordinasi tidak dilakukan ke Dinsos Provinsi, namun langsung kepada pemerintah pusat. “Memang kami sudah dihubungi sejak Ramadhan lalu, alhamdulillah sekarang sudah rampung,” akunya.
Feriyah berharap, usulan yang diajukan saat ini dapat segera diterima oleh pemerintah pusat sehingga pelayanan pendidikan kepada masyarakat di KSB dapat segera dilaksanakan. “Bentuk sekolahnya memang Boarding School, jadi siswa dan guru akan tinggal di sekolah. Semua fasilitas sangat lengkap,” pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, pemerintah Provinsi NTB mengusulkan sembilan sekolah rakyat ke Pemerintah Pusat. Enam usulan lokasi dari Pemprov dan tiga lokasi dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota. Enam lokasi usulan Pemprov NTB berada di Bima, Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan dua di Lombok Timur. Sementara tiga kabupaten yang mengusulkan sekolah rakyat adalah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa Barat. (M-02)
