Sementara, Dinsos KSB Coret 173 KK Penerima Bantuan Kemensos
Taliwang, – Rekonsiliasi dalam rangka melakukan validasi data keluarga miskin di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih dilakukan Dinas Sosial (Dinsos). Direncanakan dalam pekan ini sudah bisa dirampungkan dengan acuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik yang terdata pada Program Keluarga Harapan (PKH) maupun data internal pemerintah KSB yang dikenal FM332.
Andi Suwandi selaku kabid data dan informasi kesejahteraan sosial pada Dinsos KSB saat dikonfirmasi media ini Selasa 13/5 kemarin mengaku, jika dipastikan ada keluarga miskin penerima bantuan dari pemerintah akan dicoret lantaran sudah tidak memenuhi syarat lagi. “Data sementara yang kami miliki, ada 173 Kepala Keluarga (KK) dinyatakan sudah mampu atau tidak boleh lagi menjadi penerima bantuan pemerintah,” ucapnya.
Lanjut Andi sapaan akrabnya, 173 KK yang dicoret itu sebagai penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos), sehingga bisa saja bertambah jumlahnya setelah finalisasi akhir. “Kami memiliki informasi yang akurat, jika 173 KK itu masuk dalam kategori mampu atau dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri, karena ada anggota keluarga sudah bekerja, baik di perusahaan, pemerintah maupuan lulus sebagai anggota TNI-Polri,” lanjutnya.
Lanjut Andi, jika data keseluruhan sudah dapat dirampungkan dan ditetapkan, maka akan langsung disampaikan kepada Kemensos untuk dilakukan perubahan data penerima bantuan untuk wilayah KSB. “Setelah ditetapkan dalam bentuk keputusan, maka akan langsung disampaikan pada Kemensos, karena pada waktu yang bersamaan juga ada permohonan penambahan calon penerima bantuan dimaksud,” ungkapnya.
Terkait dengan data sementara akan menghapus 173 KK sebagai penerima bantuan Kemensos, Andi merasa sangat yakin dengan proses rekon yang dilaksanakan, apalagi pihaknya melibatkan fasilitator Desa yang diyakini sangat mengetahui keluarga miskin dimaksud. “Saya sangat yakin dengan rekon yang kami lakukan sekarang ini, akan meminimalisir salah sasaran dalam penentuan keluarga miskin,” tegasnya sambil menegaskan bahwa rekonsiliasi data yang sedang kami lakukan menjadi sangat penting dalam memastikan keluarga miskin, termasuk memastikan tidak salah sasaran dalam pemberian bantuan pemerintah. (SBP)
