Sesuai EPPGM, KSB Masih Miliki 808 Anak Kategori Stunting
Taliwang, MediaKSB, – Komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk menuntaskan kasus stunting patut diberikan apresiasi. Buktinya, sesuai hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGM) 2024, jika angka kasus stunting tersisa 7,37 persen atau sekitar 808 orang anak. Jumlah itu menurun dari hasil data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang berada pada angka 10,5 persen.
Hj Erna Idawati selaku kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KSB mengatakan, ada beberapa cara dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya menurunkan stunting. Diantaranya, menggencarkan kampanye stop stunting dan lomba balita sehat. “Kerja kolaborasi juga menjadi penting dalam upaya penurunan stunting,” ucapnya.
Masih keterangan Hj ER sapaan akrabnya, ada beberapa aksi yang dimotori pemerintah KSB dalam upaya penurunan stunting. Seperti, aksi bergizi sekolah yang dilakukan di dalamnya terdapat aktivitas fisik, sarapan pagi, minum pil tambah darah dan literasi kesehatan. “Sosialisasi tentang upaya penurunan stunting masih rutin dilaksanakan, termasuk pemberian informasi sebagai bentuk pembelajaran kepada anak usia sekolah,” lanjutnya.
Dikesempatan itu Hj ER juga menegaskan, jika upaya yang dilaksanakan pemerintah akan berbuah hasil baik, jika masyarakat itu sendiri paham dan melaksanakan berbagai aktifitas sebagai penangkal terjadinya stunting. “Kami terus imbau masyarakat untuk menjaga tumbuh kembang anak, karena hal itu termasuk strategis dalam menekan munculnya stunting,” tegasnya.
Disampaikan Hj ER, semua lapisan masyarakat harus bersinergi, karena penyebab stunting ini tidak disebabkan oleh satu masalah dan tidak satu dua sektor saja, tetapi harus ada kolaborasi antar berbagai sektor. “Peluang untuk mengadopsi program-program penurunan stunting yang menyasar perubahan di tingkat komunitas yang telah teruji sangat memungkinkan dilakukan,” katanya.
Salah satunya adalah adopsi program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), yang dipelopori oleh perempuan tangguh dan terintegrasi dengan ekonomi, ketahanan pangan dan usaha mandiri perempuan serta membantu program pemerintah melindungi perempuan dan anak. “Program yang baik harus tetap ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045,” tuturnya. (M-03)
