Sumbawa Barat Siapkan Strategi Hadapi Pengalihan Dana TKD
Taliwang, MediaKSB, – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan sejumlah langkah strategis menghadapi kebijakan pemerintah pusat yang mengalihkan sebagian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) melalui kementerian dan lembaga. Kebijakan itu membuat daerah harus lebih kreatif mengelola keuangan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si menegaskan, kondisi efisiensi anggaran tidak boleh menjadi hambatan, melainkan pemicu dari inovasi fiskal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) dengan menempatkannya pada deposito perbankan serta mendorong investasi melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Dari langkah itu, pemerintah daerah berharap mendapat tambahan pendapatan berupa bunga maupun dividen,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga digenjot melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah kecamatan hingga desa diarahkan untuk memperkuat sistem digitalisasi pengelolaan keuangan.
“Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Justru ini momentum bagi KSB untuk membuktikan kemandirian fiskal,” ujar Amar.
Menurut bupati, meski pola penyaluran berubah, manfaat dana pusat tetap dirasakan masyarakat di daerah. Program makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi bukti bahwa pemerintah pusat masih hadir melalui berbagai jalur.
“Kalau dilihat dari hasil, daerah tetap yang menikmati. Bedanya, sekarang penyalurannya lewat kementerian dan lembaga,” tambahnya.
Kebijakan pengalihan TKD ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang memangkas alokasi TKD menjadi Rp650 triliun pada RAPBN 2026, atau turun sekitar 29 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, alokasi melalui kementerian akan membuat program lebih tepat sasaran sekaligus memperbesar manfaat pembangunan langsung di masyarakat.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, menilai langkah KSB merupakan contoh bagaimana daerah dapat beradaptasi menghadapi dinamika fiskal nasional.
Bakir ihsan menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah agar kemandirian ekonomi bisa terwujud, tanpa mengurangi kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar.
Bagi KSB, situasi ini sekaligus menjadi peluang untuk menunjukkan ketangguhan fiskal. Upaya inovatif dalam mengelola anggaran diyakini mampu menjaga kesinambungan pembangunan, sekaligus menegaskan posisi daerah sebagai salah satu pelopor inovasi tata kelola fiskal di Indonesia timur. (M-03)
