Unjuk Rasa di Graha Fitrah, Masyarakat Tuntut Keadilan ke Bupati KSB
Taliwang, MediaKSB, – Ratusan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Sumbawa Barat menggelar unjuk rasa di depan gedung Graha Fitrah, Kantor Bupati KSB pada Kamis (19/12).
Masyarakat yang berasal dari tiga dapil tersebut menuntut keadilan kepada Bupati KSB, DR. Ir. H.W. Musyafirin, MM atas dugaan kejahatan agraria yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat KSB.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa, H. Samsudin Ahmad, SH menyampaikan beberapa tuntutan yang ingin disampaikan oleh massa aksi. Pertama terkait pembelian lahan milik warga untuk proyek jalan Senayan – Tapir – Lamusung yang terkesan memaksa dan dilakukan dengan harga yang tidak masuk akal.
”Bayangkan saja lahan yang merupakan lahan produktif hanya dibayar Rp 5,2 juta/Are, sementara lahan yang terletak di wilayah pegunungan dan bukan produktif dibayar sebesar Rp 23 Juta/Are. Inikan namanya miris dan tidak adil,” tegasnya.
Tuntunan lain yang disampaikan massa aksi adalah mengenai pembebasan lahan untuk pembangunan Smelter PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). H. Cho sapaan akrabnya mengungkapkan, tugas pemerintah hanya memberi harga, bukan sebagai perantara.
“Ada sekitar 860 hektar sekian lahan yang digunakan, tugas pemerintah adalah menilai harga melalui tim appraisal, bukan menjadi calo. Ini fakta lapangan, bahkan ada orang-orangnya kami hadirkan disini,” akunya.
Terakhir soal kejelasan dari daerah transmigrasi di Tambaksari Kecamatan Poto Tano. H. Cho mengungkapkan bahwa masyarakat pesisir Tambak Sari hidup puluhan tahun dengan lahan yang tidak ada wujudnya. “Bayangkan bagaimana mereka hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ungkapnya.
Permasalahan pembangunan lain juga turut disampaikan, seperti pembangunan embung di Seteluk yang menelan anggaran hingga Rp. 30 Miliar, pembangunan bandara Sekongkang dan Kiantar, belum lagi soal pelabuhan dan dugaan kebocoran anggaran sebesar Rp. 15 Miliar.
“Kami tidak anti pembangunan, kami hanya ingin meminta keadilan kepada pemerintah atas hak-hak masyarakat kecil. Pemerintah harus transparan dan adil kepada masyarakat. Kami tidak akan berhenti sampai di sini,” tegas Korlap.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Sekda KSB, Drs. Mulyadi yang hadir di hadapan massa aksi menyampaikan, pemerintah sudah mencatat semua tuntutan yang disampaikan. ia juga menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
“Kami menjalankan program sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terkait tuntunan yang telah disampaikan kami sudah catat dan akan kami sampaikan ke Bupati karena beliau sedang Tugas Dinas (TD),” janjinya.
Soal isu kebocoran anggaran, Mamiq Mul sapaan akrabnya mengaku bahwa saat ini KSB sedang dalam objek pemeriksaan. Namun sampai saat ini belum ada hasil pemeriksaan yang keluar.
“Jadi kami sampaikan tidak ada kebocoran anggaran. Karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) belum ada. Perlu diketahui bersama bahwa KSB sudah 9 kali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan saat ini menjadi calon Kabupaten percontohan anti korupsi,” pungkasnya. (M-04)
