Bupati KSB Minta Seluruh OPD Bersiap Hadapi Pemeriksaan BPK

Taliwang, MediaKSB, – Dr Ir H W Musyafirin, MM selaku Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh jajaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar mempersiapkan semua dokumen dalam rangka menghadapi pemerintah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga bisa kembali mempertahankan status sebagai kabupaten Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Saya minta semua kepala OPD untuk memperhatikan perangkatnya masing-masing jelang pemeriksaan BPK, karena selama ini KSB termasuk kabupaten yang selalu mendapat predikat WTP,” ucap H Firin sapaan akrab Bupati KSB saat memimpin apel syukur terakhir, lantaran akan cuti atas dirinya menjadi calon wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Masih keterangan H Firin, sebagai pimpinan OPD harus juga mendorong aparatur masing-masing, agar tidak menghindar saat adanya pemeriksaan dari BPK, justru harus tampil dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. “Jelaskan secara rinci apa saja yang menjadi pertanyaan pemeriksa. Hal itu membuktikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintahan telah berjalan sesuai aturan dan transparan,” lanjutnya.

Bupati mengatakan, ada dua hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pemeriksaan BPK. Pertama personil kepegawaian dan kedua segala administrasi terutama 11 poin yang diminta oleh BPK. “Tentunya harapan kami, segala administrasi itu bisa terakomodir atau bisa disiapkan dengan baik apa yang menjadi permintaan BPK bisa dilengkapi dan dipenuhi.” tegasnya.

Keterbukaan dalam menghadapi pemeriksaan BPK juga menjadi hal penting kata bupati. Karena itu ia meminta, agar selama proses pemeriksaan semua pegawai tidak menutupi apa pun. “Semakin kita terbuka, maka akan semakin jelas pemeriksaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan satu target kita, kita berharap bisa mempertahankan WTP tahun 2024 ini,” tandas bupati.

Dalam momentum itu H Firin juga menyampaikan, jika dirinya tidak bisa mengawal pemerintah dalam dua bulan kedepan, lantaran akan mengambil cuti untuk melakukan kampanye. “Karena saya akan melakukan kampanye, maka harus mengambil cuti dalam dua bulan kedepan. Roda pemerintahan harus tetap jalan seperti biasa,” pintanya. (M-01)