Dishub KSB Masih Kaji Skema Pengelolaan PJU Melalui PKBU
Taliwang, MediaKSB, – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengakui bahwa sampai saat ini masih mengkaji rencana pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui skema Perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha (PKBU).
Pengkajian lebih mendalam dilakukan setelah melaksanakan studi banding ke Kota Madiun, Jawa Timur, yang telah lebih dulu menerapkan skema serupa.
Kepala Dishub KSB, Suharno menjelaskan, langkah menjajaki kerjasama dengan badan usaha ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati KSB untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dan layanan PJU di daerah. “Ini masih dalam tahap kajian antara Pemda bersama pihak terkait,” jelasnya, Selasa (01/9).
Suharno menuturkan, studi banding ke Madiun dilakukan untuk mempelajari aspek kelemahan hingga dampak hukum dari skema PKBU sebelum diterapkan di KSB. “Ternyata pelaksanaan skema ini di Madiun berjalan bagus. Biaya pemeliharaan dan pembayaran token listrik bisa ditekan,” ungkapnya.
Dalam skema PKBU ini, kata Suharno, pihak badan usaha yang akan mengelola operasional PJU secara menyeluruh, termasuk menindaklanjuti aduan masyarakat soal titik-titik yang belum terpasang lampu. “Selama kerjasama berjalan, pihak ketiga yang akan memproses semuanya, termasuk aduan masyarakat soal titik-titik PJU yang masih kurang. Kontrak nanti kita sepakati, katakanlah selama 10 tahun, dan pemerintah tinggal membayar sesuai perjanjian setiap tahunnya,” terangnya.
Suharno menyebut, rencana ini juga telah mendapat sinyal dukungan dari DPRD KSB usai digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II dan III. “Kita sudah pernah bertemu (DPRD), Insyaallah mereka akan mendukung hal itu karena ini baik untuk pembangunan daerah,” katanya.
Suharno menambahkan, penerapan kerjasama ini ditargetkan mulai berjalan tahun depan, dengan badan usaha pelaksana yang akan ditentukan melalui proses lelang tender.
Soal kondisi PJU di KSB saat ini, Suharno mengklaim kualitas lampu di Sumbawa Barat sudah cukup baik dibanding daerah lain di NTB. Namun Kadis juga mengakui, kebutuhan PJU di KSB masih jauh dari kata terpenuhi.
“Lampu kita sudah memenuhi standar, semuanya LED. Kebutuhan PJU kita sekitar 15 ribu titik, dan yang sudah terpasang baru sekitar 7 ribu,” ungkapnya.
Kadis menambahkan, kekurangan PJU turut mencakup ruas jalan negara dan provinsi yang selama ini menjadi beban daerah karena tidak masuk dalam perencanaan pemerintah pusat maupun provinsi.
“Selain itu, kendalanya bukan hanya teknis, kendala non-teknis juga banyak, termasuk tindakan vandalisme berupa kerusakan fasilitas hingga pencurian. Ini yang menjadi tantangan kita,” pungkasnya. (M-05)
