Hampir Merata, Desa di KSB Selesaikan Musdesus DTSEN
Taliwang, MediaKSB, – Tingkat partisipasi desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangatlah tinggi. Hingga akhir Oktober 2025, Dinas Sosial (Dinsos) KSB mencatat sebanyak 95 persen desa dan kelurahan telah menyelesaikan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) DTSEN.
“Dari 56 desa dan 7 kelurahan, yang tersisa sekarang belum Musdesus tinggal 6 desa,” ungkap Sekretaris Dinsos KSB, Andi Suwandi, Jumat (24/10).
Andi menjelaskan, capaian tinggi tersebut merupakan hasil dari dorongan langsung Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., yang menekankan pentingnya pemutakhiran DTSEN sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan berbagai program daerah.
“Kalau dulu tidak bisa setengah dari desa melaksanakan Musdesus. Tapi sekarang mereka sudah hampir selesai semuanya,” ujarnya.
Sekdis menuturkan, sesuai ketentuan, pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal desa melalui Musdesus dan jalur partisipatif masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos. Di jalur desa, setelah Musdesus digelar, operator desa menginput hasil pembaruan data ke dalam aplikasi SIKS-NG milik Kementerian Sosial (Kemensos).
“Setelah diinput, kami di Dinsos melakukan pengecekan kelengkapan data hasil Musdesus tiap desa atau kelurahan. Data yang sudah lengkap akan diverifikasi di lapangan oleh pendamping PKH untuk memastikan validitasnya,” jelas Andi.
Dari hasil verifikasi tersebut, data akan diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) guna menentukan desilwarga sebagai dasar penyaluran bantuan.
Andy menambahkan, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara rutin setiap bulan, diawali dengan Musdesus pada tanggal 1–14 dan penginputan data ke aplikasi SIKS-NG pada tanggal 1–11. Tahapan ini kemudian diakhiri dengan pengecekan lapangan oleh pendamping PKH sebelum dikirim ke BPS.
Menurut Andi, pola rutin ini sangat penting karena DTSEN kini menjadi satu-satunya acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan program daerah.
“Pola ini membuat semakin banyak pihak yang terlibat. Ada kontrol sosial, data lebih valid, dan bantuan pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (M-02)
