Komisi II DPRD KSB Tekankan Bulog Wajib Serap Gabah Petani Rp 6.500 per Kg
Taliwang, MediaKSB, – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB) menekankan kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) agar wajib menyerap seluruh gabah dari petani KSB dengan harga Rp.6.500 per kilogram. Ditegaskan bahwa harga ini tetap, meskipun target penyerapan telah terpenuhi.
Penekanan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II, Mustafa HZ dalam rapat kerja bersama untuk mengamankan harga gabah dan jagung di wilayah KSB pada Selasa (04/03/2025).
Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Bulog, Kepala Dinas Pertanian (Distan) KSB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) KSB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KSB, perwakilan Kodim 1628/Sumbawa Barat, Wakapolres Sumbawa Barat, serta perwakilan penyuluh pertanian se-KSB.
Dalam pemaparannya, Pimpinan Bulog cabang Sumbawa, Zuhri Hanafi menjelaskan bahwa sesuai amanat Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga pembelian gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram, sementara harga jagung dengan kadar air 14% dipatok Rp5.500 per kilogram.
“Harga Rp.6.500 berlaku untuk gabah yang telah berada di pinggir jalan dan bisa dijangkau oleh truk pengangkut. Yang penting ada di pinggir jalan, kendaraan truk bisa masuk, kita ambil Rp.6.500,” jelasnya.
Masih dengan keterangan Zuhri Hanafi, target penyerapan gabah di KSB adalah 18.000 ton setara beras atau sekitar 36.000 ton setara gabah. Saat ini, Bulog bersama TNI telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembelian gabah dari petani. “Target bulan Mei sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” akunya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua Komisi II DPRD KSB, Mustafa HZ, menegaskan bahwa Bulog harus membeli seluruh gabah petani dengan harga yang telah ditetapkan, tanpa terkecuali.
“Walaupun target sudah terpenuhi, gabah yang dihasilkan petani KSB wajib dibeli dengan harga Rp6.500 per kilogram,” tegasnya pada saat memimpin rapat.
Untuk mempercepat transportasi gabah, Mustafa HZ menyarankan agar Bulog bekerja sama dengan DPMD KSB guna memaksimalkan penggunaan kendaraan milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Ini bertujuan agar semua terlihat transparan, BUMDes perlu kita libatkan. Selain itu, untuk memastikan informasi harga dan mekanisme pembelian langsung sampai ke masyarakat, Bulog harus memasang spanduk di setiap desa. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani dan mencegah jatuhnya harga gabah di pasaran akibat permainan tengkulak,” pungkasnya. (M-06)
