Media Gathering, KPU KSB Ajak Pers Perkuat Sinergitas Pasca Pilkada
Taliwang, MediaKSB, – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengadakan media gathering sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mempererat sinergitas dengan insan pers se-KSB. Kegiatan ini dilaksanakan dengan suasana santai sambil merefleksikan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 pada Senin (23/12).
Ketua KPU KSB, Herman Jayadi, S.AP, dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga dan haru atas peran media selama proses Pilkada berlangsung. “Kami sangat mengapresiasi teman-teman media yang terus berkembang. Terima kasih atas dedikasi dalam mengekspos pelaksanaan Pilkada. Kami juga mohon maaf jika selama pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan,” ujarnya.
Herman menjelaskan bahwa keberhasilan Pilkada tak lepas dari kerja sama seluruh pihak, termasuk kontribusi besar media. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih solid antara KPU KSB dan pers kedepannya.
Dalam sesi diskusi, KPU KSB mengulas beberapa tantangan utama yang dihadapi selama penyelenggaraan Pilkada. Salah satu masalah adalah keterlambatan pembuatan regulasi, yang kini lebih banyak desentralisasi oleh pusat.
Selain itu, perekrutan badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjadi kendala akibat minimnya antusiasme masyarakat. “Masalah lainnya adalah sulitnya merekrut tenaga pencoklit untuk pemutakhiran data pemilih, karena beban kerja yang berat tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima,” paparnya.
Hj sapaan akrabnya juga menyoroti tantangan dalam distribusi dan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS), di mana masih ada masyarakat yang memilih di TPS yang berbeda dari TPS yang sudah ditetapkan. “Berbagai kendala yang ada akan kita jadikan evaluasi untuk kedepannya,” katanya.
Meski demikian, hasil partisipasi pemilih Pilkada cukup membanggakan. Dari target 81%, tingkat partisipasi meningkat hingga 83,78% untuk pemilihan gubernur dan 83,26% untuk pemilihan bupati. Hj menjelaskan bahwa target lebih tinggi sulit dicapai karena masyarakat KSB yang heterogen.
“Saat ini, proses Pilkada masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kami akan diberikan waktu tiga hari setelah menerima BRPK dari MK untuk mengadakan pleno terbuka terkait penetapan calon terpilih,” pungkasnya. (M-01)
