Ramai Soal Mutasi Pegawai, Mulyadi: Ini Murni Untuk Penyegaran dan Peningkatan Kinerja
Taliwang, MediaKSB, – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Taliwang (FPT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat, menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah atas kebijakan mutasi pegawai yang dinilai kontroversial dan melanggar prinsip keadilan.
Setelah beberapa jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) sekaligus Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Mulyadi, M.Si.
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerjanya, Mamiq Mul sapaan akrabnya menjelaskan bahwa kebijakan mutasi adalah hal yang biasa dalam birokrasi dan bertujuan untuk penyegaran serta peningkatan kinerja organisasi.
“Mutasi ini merupakan bagian dari proses birokrasi yang biasa. Tujuannya untuk penyegaran dan mengisi posisi yang kosong. Ini adalah hak prerogatif kepala daerah. Kami hanya menjalankan perintah. Kami ini ibarat ekor, sementara pimpinan adalah lokomotif yang mengarahkan kebijakan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Mamiq Mul juga mengaku bahwa dirinya turut menerima banyak keluhan dari keluarga pegawai yang dimutasi. Bahkan ajudan pribadinya pun juga masuk dalam daftar nama yang dimutasi.
“Jadi ini bukan soal siapa mendukung siapa. Ajudan saya sendiri dimutasi. Ini murni untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Masukan dari teman-teman FPT tentu akan kami sampaikan ke pimpinan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan. Tapi secara birokrasi, kami tidak bisa melampaui pimpinan,” imbuhnya.
Namun, penjelasan tersebut tidak mampu meredakan kemarahan para pengunjuk rasa. Orator aksi, Beni Muhammad Rifai, mempertanyakan ketidaksesuaian antara jabatan sebelumnya dan jabatan baru pegawai yang dimutasi. Ia mencontohkan beberapa pegawai yang dipindahkan dari posisi strategis di kelurahan menjadi guru, dan anggota Satpol PP yang dipindahkan menjadi guru TK.
“Kalau mutasi untuk peningkatan kinerja, kenapa ada pegawai kelurahan yang jadi guru? Ada Satpol PP jadi guru TK? Secara psikologis dan ekonomi sangat mengganggu, dan ini bisa jadi manuver politik untuk membuat pegawai kapok,” ujar Beni dengan nada tinggi.
Massa aksi lainnya, Abu Bakar Beko, menilai kebijakan tersebut mencederai prinsip keadilan. Ia menyebutkan bahwa beberapa pegawai merasa tertekan hingga berniat mengundurkan diri akibat mutasi yang tidak jelas dasarnya.
“Kami tidak menolak mutasi, tetapi dasar mutasi harus jelas. Jangan karena suka atau tidak suka. Dampaknya besar bagi keluarga pegawai. Pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi ini,” tegasnya.
Seperti diketahui, kebijakan mutasi ini melibatkan ratusan pegawai, termasuk puluhan anggota Satpol PP yang dipindahkan ke sektor pendidikan, meskipun tidak sesuai dengan keahlian mereka. Kebijakan ini mendapat gelombang protes yang kuat dari masyarakat sipil dan organisasi seperti FPT, yang mendesak pemerintah untuk lebih hati-hati dalam menerapkan mutasi pegawai. (M-03)
