BPKP NTB Bahas Akuntabilitas Anggaran Desa di KSB
Taliwang, MediaKSB, – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB membahas akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (24/06).
Perwakilan BPKP NTB, Tri Gunawan, menyampaikan tata kelola keuangan desa yang berkualitas penting dalam rangka peningkatan kemandirian desa berkelanjutan. Tri Gunawan menyebut pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata kelola tersebut.
“Tata kelola keuangan desa yang berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat desa,” ujarnya.
Workshop ini merupakan program strategis nasional yang diselenggarakan secara berkala oleh pemerintah pusat dan daerah. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, dan BPKP untuk meningkatkan transparansi serta kapasitas aparatur desa.
Materi yang dibahas mencakup penguatan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban APBDes. Pembahasan ini bertujuan memastikan tata kelola dana desa berjalan optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, workshop juga membahas prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat desa agar tetap akuntabel. Materi PBJ ini diharapkan dapat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat desa.
Workshop turut membahas kepatuhan desa terhadap aturan perpajakan guna menghindari potensi masalah hukum. Panduan penggunaan anggaran juga disampaikan agar pemanfaatannya tepat sasaran dan meminimalisir risiko penyelewengan.
Selain Tri Gunawan, workshop ini menghadirkan sejumlah pemateri lain, di antaranya anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya, BPKP NTB, Adrian Puspawijaya, Kepala Kejari KSB, Agung Pamungkas, dan Kepala KPPN Sumbawa, Budi Prastowo. Para pemateri membahas berbagai aspek teknis pengelolaan keuangan desa secara mendalam.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah menegaskan workshop ini berbeda dengan sosialisasi karena bersifat lebih teknis. Ia meminta seluruh kepala desa memaknai kegiatan ini sebagai sarana mawas diri.
“Kegiatan ini harus dimaknai bagaimana kades ini mawas diri dan sebagai kegiatan yang bermanfaat untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik,” tegasnya.
Bupati menyebut masih ditemukan pola pengelolaan yang belum sesuai di sejumlah desa. Haji Amar juga menyoroti kelalaian sederhana akibat kebiasaan lama yang belum diperbaiki.
Haji Amar berharap pengelolaan keuangan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi desa dan masyarakat. “Saya minta seluruh kepala desa ikuti workshop ini secara serius demi perbaikan tata kelola ke depan,” pungkasnya. (M-03)
