Kembali Blokade Jalan Poto Tano, Massa Aksi PPS Desak Presiden Cabut Moratorium DOB
Poto Tano, MediaKSB, – Aksi blokade jalan Poto Tano oleh massa pendukung percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali mengguncang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin (26/5). Ribuan massa dari berbagai kecamatan di KSB turun ke jalan tepatnya di jalur Pelabuhan Poto Tano, untuk menuntut Presiden RI, Prabowo Subianto, agar segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Ketua Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) KSB, Muhammad Sahril Amin, dalam orasinya menyampaikan tuntutan tegas agar pemerintah pusat segera merespons aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa.
“Kami datang khusus dari KSB untuk menyuarakan aspirasi kami, agar Presiden Prabowo Subianto mencabut Moratorium DOB untuk pembentukan PPS,” serunya dari atas mobil komando.
Sahril juga menyindir beberapa tokoh penting nasional asal Sumbawa, salah satunya adalah Wakil Ketua Partai Gelora, Fahri Hamzah, yang dinilai kerap melontarkan janji politik soal pembentukan PPS dalam setiap orasinya. “Fahri Hamzah bilang, PPS terbentuk setahun setelah Prabowo menang. Nah, sekarang kami tagih janjinya,” tegasnya.
Sahril menyebut sudah 25 tahun warga Pulau Sumbawa menunggu pembentukan PPS, namun nyatanya PPS tidak pernah diprioritaskan meski seluruh persyaratan administrasi sudah lengkap.
“Hubungkan kami dengan Presiden atau Mendagri. Kami ingin PPS segera terbentuk. Ini sudah 25 tahun kami menunggu. Padahal secara administrasi sudah selesai dan persyaratannya sudah selesai, makanya kita tuntut presiden,” jelasnya.
Aksi yang dimulai pukul 11.00 WITA itu berlangsung cukup tegang. Massa perlahan mulai memadati akses menuju Pelabuhan Poto Tano, sebagai salah satu jalur strategis penghubung antara Pulau Sumbawa dan Lombok.
Dengan menggunakan berbagai kendaraan, peserta aksi perlahan mendekati gerbang pelabuhan dan mendesak aparat untuk membuka jalan hingga ke titik simpang tepi pantai Desa Poto Tano yang dijadikan jajaran Polres KSB sebagai jalur alternatif kendaraan melintas.
Situasi makin memanas ketika massa mulai menguasai jalan alternatif yang dijaga ketat oleh Polisi. Aksi dorong-dorongan antara massa dan aparat sempat terjadi. Sampai akhirnya warga Desa Poto Tano mengambil sikap tegas dengan menutup total jalur tersebut.
“Kesepakatannya hanya kendaraan kecil yang lewat. Tapi kalau aparat tetap buka untuk semua kendaraan, lebih baik kita tutup semua sekalian,” ujar M. Nur Hasan, tokoh warga setempat.
Penutupan ini menyebabkan akses menuju Pelabuhan lumpuh total, memicu kemacetan hingga lebih dari satu kilometer. Ratusan kendaraan berat, seperti kendaraan logistik, bus, dan kendaraan pribadi terjebak menunggu tanpa kepastian.
“Barang saya harusnya sampai siang ini. Sekarang terpaksa tertahan. Saya bingung mau jawab apa ke bos,” keluh Natsir, sopir truk asal Lombok. (M-03)